SUARABANTAS.COM, Jakarta Selatan - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyambut positif penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan AHY pada hari Rabu (23/4/2025) di Jakarta Selatan.
Menurut AHY, penunjukan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat komunikasi publik pemerintah dan memastikan penyampaian informasi yang kredibel kepada masyarakat luas. Hal ini dianggap penting untuk menjelaskan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk di bidang infrastruktur, serta menjawab tantangan komunikasi di era informasi yang kompleks.
Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai juru bicara, yang akan bekerja bersama dengan Presidential Communication Office (PCO) yang dikepalai oleh Hasan Nasbi.
Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penunjukan ini tidak memerlukan pelantikan khusus, melainkan merupakan penugasan tambahan dalam perannya sebagai Mensesneg. AHY menekankan pentingnya komunikasi yang kuat dan terkoordinasi lintas sektor untuk memastikan masyarakat memahami arah kebijakan Presiden secara utuh.
AHY menambahkan, "Saya rasa Bapak Presiden juga memandang perlu terus dilakukan penguatan, karena komunikasi publik pemerintah yang dilakukan selama ini tentu harus terus kita perluas. Banyak hal yang harus dijelaskan kepada masyarakat luas, termasuk soal infrastruktur, misalnya. Itulah mengapa dalam berbagai kesempatan saya juga ingin membantu menjelaskan sebetulnya apa yang menjadi arahan direktif Bapak Presiden Prabowo. Ini contoh bahwa rasa-rasanya penguatan komunikasi seperti ini baik saja dan positif maksud saya."
Prasetyo Hadi sendiri menyatakan bahwa perannya sebagai juru bicara adalah untuk membantu PCO dalam menyampaikan informasi kepada publik. "Enggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu gitu," tuturnya.
Penunjukan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi lintas sektor dan membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah secara lebih utuh dan jelas. (SB)