SUARABANTAS.COM, Tabanan, Bali – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali melakukan pertemuan akhir (Exit Meeting) Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Senin (5/5/2025). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Tabanan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran pada sejumlah sektor strategis di wilayah tersebut.
BPKP Bali telah menyelesaikan evaluasi mendalam terhadap perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Tabanan, khususnya pada lima sektor kunci.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Heru Tarsila, bersama Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (APD), Bagus Putu Santika, dan tim BPKP hadir dalam pertemuan tersebut. Dari pihak Pemerintah Kabupaten Tabanan, hadir Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, I Gede Susila, beserta jajaran perangkat daerah terkait.
Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran daerah dalam mencapai outcome pembangunan yang optimal. Fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, dan pariwisata menunjukkan perhatian BPKP terhadap prioritas pembangunan daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Hasil evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah.
Dalam pemaparannya, Kepala Perwakilan BPKP Bali, Heru Tarsila, menyampaikan sejumlah catatan penting berdasarkan pengujian kualitas ultimate outcome, desain intervensi, serta efektivitas dan efisiensi anggaran pada lima sektor strategis tersebut. BPKP Bali juga memberikan rekomendasi strategis yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, terutama dalam siklus perencanaan dan penganggaran.
Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menyambut baik hasil evaluasi ini dan menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPKP Bali. Langkah ini menunjukkan respons positif pemerintah daerah terhadap upaya pengawasan dan perbaikan tata kelola keuangan.
Pertemuan akhir ini menjadi bagian integral dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas anggaran daerah di Kabupaten Tabanan, dengan tujuan akhir mencapai outcome pembangunan yang maksimal demi kesejahteraan masyarakat setempat. (*)