 |
| Bimo Wijayanto ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia |
SUARABANTAS.COM, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, menggantikan Suryo Utomo. Penunjukan ini dikonfirmasi langsung oleh Bimo Wijayanto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (20/5/2025).
Bimo Wijayanto tiba di Istana sekitar pukul 12.30 WIB dan meninggalkan kompleks kepresidenan pada pukul 15.30 WIB. Dalam keterangannya kepada awak media, Bimo mengaku dipanggil Presiden bersama dengan Letjen Djaka Budi Utama. "Saya diberikan mandat nanti sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, akan bergabung dengan Kementerian Keuangan, begitu juga dengan Letjen Djaka," ujar Bimo.
Presiden Prabowo Subianto menitipkan pesan penting kepada Bimo Wijayanto terkait tugas barunya. "Memperbaiki sistem perpajakan Indonesia supaya lebih akuntabel, lebih berintegritas, lebih independen untuk mengamankan program-program nasional beliau, khususnya dari sisi penerimaan negara," ungkap Bimo, mengutip pesan Presiden. Pesan ini mengindikasikan fokus utama pemerintahan Prabowo pada reformasi perpajakan demi mendukung keberlanjutan program-program pembangunan nasional.
Penunjukan Bimo Wijayanto didasarkan pada rekam jejaknya yang mumpuni di berbagai sektor. Terakhir, Bimo menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis, Kedeputian Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kemenko Maritim dan Investasi, di bawah kepemimpinan Menko Luhut B. Pandjaitan.
Sebelumnya, Bimo juga pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) RI pada periode 2015-2016. Mengawali karirnya sebagai auditor di Pricewaterhouse Coopers, Bimo memiliki pengalaman yang kuat di bidang keuangan.
Di Kementerian Keuangan, Bimo pernah menjadi Analis Senior di Center for Tax Analysis (CTA), Direktorat Jenderal Pajak pada 2014-2015, di mana ia menjadi ketua tim pertama bersama Doktor Yon Arsal dalam pembentukan CTA. Keahliannya meliputi modeling deteksi fraud dan irregularities serta analisis mikro-sektoral kepatuhan pajak. Ia juga sempat menjabat sebagai Kepala Seksi Dampak Makro Ekonomi di Sub-Direktorat Dampak Kebijakan pada 2007-2009.
Di luar lingkup kementerian, Bimo juga memiliki pengalaman sebagai komite audit di PT Asuransi Jasindo (Juni 2019), Komisaris di PT Inka Multi Solusi (Agustus 2019-Maret 2022), dan terakhir sebagai Komisaris Independen PT Phapros Tbk (Maret 2022-sekarang).
Penunjukan ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi sistem perpajakan Indonesia, sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memperkuat fondasi ekonomi negara melalui perbaikan tata kelola dan peningkatan integritas. (*)