 |
| Ir. I Nyoman Darmawan Ketua LPD Desa Adat Bantas yang juga seorang Praktisi Keuangan memberikan materi secara teori dan praktek pencatatan sistem keuangan untuk Pengurus BUPDA Astama Adijaya Selasa, (8/7) di Gedung LPD Desa Adat Bantas |
SUARABANTAS.COM, Tabanan – Guna memperkuat kemandirian ekonomi desa adat, pengurus Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) Astama Adijaya Desa Adat Bantas menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas mengenai sistem administrasi keuangan. Pelatihan ini berlangsung di Gedung LPD Desa Adat Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur pada Selasa (8/7/2025) dan berfokus pada pengelolaan usaha yang efektif.
Kegiatan ini adalah sesi peningkatan kapasitas yang membahas sistem administrasi keuangan dalam pengelolaan usaha. Peserta diajarkan metode pencatatan keuangan yang sederhana dan mudah dipahami, termasuk cara membuat laporan keuangan dasar seperti arus kas, laba rugi, dan neraca. Selain itu, ditekankan pula pentingnya penyusunan rencana kerja untuk tahun mendatang serta laporan pertanggungjawaban akhir tahun. Edukasi teori dan praktik lebih lanjut mengenai sistem keuangan juga akan diberikan secara khusus kepada Bendahara BUPDA dengan jadwal yang akan disesuaikan.
Pelatihan ini diikuti oleh Pengurus BUPDA Astama Adijaya Desa Adat Bantas. Hadir pula dalam kegiatan ini Bendesa Adat Bantas I Ketut Loka Antara dan Ketua BUPDA Astama Adijaya I Nyoman Jayantara beserta jajaran pengurus. Sebagai narasumber, kegiatan ini menghadirkan Ir. Nyoman Darmawan, seorang praktisi keuangan yang juga menjabat sebagai Ketua LPD Desa Adat Bantas. Ir. Nyoman Darmawan menyatakan komitmennya untuk mendukung kemajuan BUPDA dengan berbagi pengalaman dalam pencatatan sistem keuangan.
Peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan BUPDA Astama Adijaya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sistem administrasi keuangan, BUPDA dapat menjalankan operasional usaha mereka dengan lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Hal ini sejalan dengan tujuan utama BUPDA sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat adat, melalui pengelolaan usaha di berbagai sektor. BUPDA juga memiliki wewenang untuk mengelola aset-aset desa adat guna menumbuhkan potensi ekonomi lokal.
Materi pelatihan ini dipaparkan secara teori dan praktik mengenai mekanisme pencatatan keuangan. Narasumber, Ir. Nyoman Darmawan, memberikan pemahaman komprehensif tentang cara mencatat arus kas, laba rugi, dan neraca, serta pentingnya perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan. BUPDA Astama Adijaya saat ini mengelola berbagai unit usaha, meliputi penjualan beras super, retribusi pasar/dagang, retribusi parkir, retribusi krama tamiu, dan layanan upakara. Penguatan kapasitas ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan berbagai sumber pendapatan tersebut. (Adi)