SUARABANTAS.COM, Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster, menyambut baik peluncuran Program Jaga Desa di Provinsi Bali, sebuah inisiatif kolaborasi antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan Kejaksaan Agung RI. Program ini bertujuan mendukung pembangunan Bali yang bersih, berkelanjutan, dan memastikan kedamaian tetap terjaga di Pulau Dewata.
Peluncuran resmi Program Jaga Desa dilaksanakan pada Kamis, 11 September 2025, di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali. Acara ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bali dengan Kepala Kejaksaan Negeri di masing-masing wilayah. Penandatanganan ini menjadi simbol komitmen bersama untuk mengawal penggunaan dana desa agar tepat sasaran dan terhindar dari penyalahgunaan.
Gubernur Wayan Koster dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, program ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga sebagai pendampingan hukum bagi perangkat desa. Tujuannya adalah agar pembangunan di tingkat desa dapat berjalan optimal tanpa ada kekhawatiran hukum, sehingga desa dapat mandiri dan sejahtera.
Program Jaga Desa diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, yang merupakan salah satu motor penggerak ekonomi di wilayah perdesaan. Dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan, kepala desa dan perangkat desa bisa lebih yakin dalam mengambil keputusan, khususnya terkait proyek-proyek pembangunan.
Hal ini juga sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Bali untuk menjaga ajeg Bali, yaitu kelestarian adat, budaya, dan lingkungan, yang dimulai dari unit terkecil pemerintahan, yakni desa. Program Jaga Desa ini juga diharapkan bisa menjadi model bagi daerah lain di Indonesia, menunjukkan bagaimana kolaborasi antarlembaga dapat menciptakan ekosistem pembangunan yang transparan dan bersih. (*)