 |
| Gubernur Bali, I Wayan Koster langsung memimpin tim penanganan di lapangan, berkoordinasi erat dengan Wali Kota Denpasar, TNI, Basarnas, dan seluruh komponen masyarakat. |
SUARABANTAS.COM, Bali - Bencana banjir yang melanda Provinsi Bali pada 9-10 September 2025 menjadi sorotan utama setelah hujan lebat ekstrem yang berlangsung lebih dari 24 jam. Peristiwa ini disebut-sebut sebagai banjir terbesar yang pernah terjadi di Pulau Dewata. Gubernur Bali, I Wayan Koster, bersama jajaran terkait, turun langsung ke lapangan untuk memimpin upaya penanganan darurat, memprioritaskan keselamatan warga dan pemulihan infrastruktur.
Hujan dengan intensitas sangat tinggi yang baru pertama kali terjadi di Bali ini menyebabkan setidaknya 123 titik terendam banjir, 18 titik mengalami tanah longsor, 16 bangunan roboh/jebol, 3 jembatan/ruas jalan rusak, dan 9 pohon tumbang. Korban jiwa tercatat sebanyak 9 orang, dan 6 orang lainnya masih dalam pencarian. Kerugian material, khususnya di Kota Denpasar, diperkirakan sangat besar, dengan 474 unit kios, los, dan ruko terdampak.
Respons Cepat Pemerintah Provinsi dan TNI/Polri
Menyikapi situasi darurat ini, Gubernur Koster mengambil langkah cepat dan tegas. Ia langsung memimpin tim penanganan di lapangan, berkoordinasi erat dengan Wali Kota Denpasar, TNI, Basarnas, dan seluruh komponen masyarakat. Prioritas utama adalah mengamankan para pedagang dan warga yang terdampak. Lokasi pengungsian segera disiapkan di berbagai balai banjar dan gedung serbaguna, seperti di Banjar Tohpati, Kesambi, Banjar Dadakan, Gedung NU, dan SD 25 Pemecutan Kelod, yang menampung total 240 orang pengungsi.
Langkah-langkah penanganan yang telah dan sedang dilakukan meliputi pembersihan sampah yang menyumbat saluran air dan penyedotan genangan air, terutama di area vital seperti Pasar Badung dan Pasar Kumbasari. Untuk mempercepat proses, rencananya akan ada penambahan mesin penyedot air berkapasitas besar dari Balai Air Kementerian PU.
Koordinasi Lintas Sektoral dan Bantuan Logistik
 |
| Koordinasi lintas sektor Pemerintah Provinsi Bali percepatan penanganan bencana. |
Pada tanggal 10 September 2025 pukul 21.00 WITA, Gubernur Koster mengadakan rapat koordinasi penting dengan Kepala BNPB, Letnan Jenderal Suharyanto. Rapat ini membahas percepatan penanganan bencana, termasuk alokasi dana ganti rugi dan perbaikan infrastruktur. Telah disepakati bahwa ganti rugi akan ditanggung bersama oleh BNPB, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Kota Denpasar.
Pemerintah Kota Denpasar, di bawah arahan Wali Kota, telah memastikan ketersediaan kebutuhan dasar bagi para pengungsi, mulai dari makanan, air bersih, hingga selimut dan perlengkapan P3K. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota ini menunjukkan komitmen kuat dalam menghadapi dampak bencana secara terpadu.
Pemulihan dan Langkah Selanjutnya
Sejumlah wilayah yang sebelumnya terdampak banjir, seperti Tukad Unda, Kabupaten Badung, Gianyar, Jembrana, dan Klungkung, dilaporkan sudah kembali normal. Namun, upaya penyedotan air di area parkir Pasar Badung diperkirakan masih akan berlangsung selama dua hari ke depan.
Untuk memastikan penanganan dapat berjalan efektif, status tanggap darurat telah ditetapkan. Status ini memberikan dasar hukum untuk realisasi anggaran darurat dari APBN dan APBD guna mendanai perbaikan jalan, jembatan, serta ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak. Rencana jangka pendek mencakup pembersihan total sisa-sisa sampah di Pasar Kumbasari dan Pasar Badung mulai 11 September 2025, serta memproses ganti rugi pedagang secepatnya. (*)