SUARABANTAS.COM, Denpasar - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali meluncurkan Program Jaga Desa yang dirangkai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara bupati/walikota se-Provinsi Bali dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Provinsi Bali. Acara ini merupakan wujud nyata sinergi antara kejaksaan dan pemerintah daerah dalam mengawal tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.
Peluncuran program ini berlangsung di Kantor Kejati Bali, Jalan Tantular No. 5, Denpasar, pada Kamis (11/9). Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan RI, Gubernur Bali, serta seluruh bupati/walikota se-Bali. Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ketut Sumedana, dalam sambutannya menegaskan komitmen Kejaksaan untuk mendampingi pemerintah daerah dan desa. Program Jaga Desa bertujuan untuk memastikan dana desa dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam menangani permasalahan desa, dengan harapan dapat menekan jumlah perkara sederhana yang masuk ke pengadilan. Gubernur Bali, Wayan Koster, menyambut baik program ini. Menurutnya, Program Jaga Desa adalah inisiatif yang progresif, inovatif, dan inspiratif dalam menyelesaikan masalah di tingkat desa dan desa adat.
Puncak acara ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian kerja sama antara bupati/walikota se-Bali dengan Kejaksaan Negeri se-Provinsi Bali. Ini menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan kejaksaan dalam memastikan pembangunan di tingkat desa berjalan sesuai aturan dan berlandaskan pada kearifan lokal.
Acara peluncuran juga dimeriahkan dengan penampilan fragmen tari Jaga Desa dan Bale Kertha Adhyaksa yang melambangkan filosofi penguatan peran kejaksaan dalam menjaga nilai-nilai adat di Bali. (Adi)