 |
| Pemerintah Kabupaten Badung kembali mengukir prestasi, sukses menekan angka kemiskinan hingga menyentuh rekor terendah, tidak hanya di Bali, tetapi juga di tingkat nasional. (Foto: Istimewa) |
SUARABANTAS.COM, Mangupura – Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, secara aktif merancang dan mengimplementasikan strategi Penanggulangan Kemiskinan Badung 2025-2029. Inisiatif ini telah membuahkan hasil signifikan dengan menekan angka kemiskinan hingga mencapai rekor terendah, tidak hanya di Bali, tetapi juga di tingkat nasional.
Pemerintah Kabupaten Badung menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan 2025-2029 yang dilengkapi dengan rencana aksi komprehensif. Strategi ini berfokus pada dua pilar utama: mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Program-program yang diintervensi mencakup pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, hunian layak, perlindungan sosial, stabilisasi harga bahan pokok, serta pemberdayaan UMKM, petani, dan nelayan.
Inisiatif ini dipimpin oleh Pemerintah Kabupaten Badung melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang dikepalai oleh Sekretaris TKPK I Made Wira Dharmajaya. Pelaksanaan program melibatkan kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
Seluruh program penanggulangan kemiskinan ini berfokus pada wilayah Kabupaten Badung, termasuk upaya khusus untuk menurunkan kantong-kantong kemiskinan di beberapa daerah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan I tahun 2025, angka kemiskinan di Badung berhasil ditekan menjadi 1,9 persen. Angka ini turun 0,4 persen dari 2,3 persen pada tahun 2024.nMenurut I Made Wira Dharmajaya, keberhasilan ini didasarkan pada evaluasi program yang terus-menerus dan terintegrasi.
"Kami terus mengevaluasi seluruh program agar kemiskinan di Badung dapat ditekan seminimal mungkin," ujarnya. Komitmen Pemkab Badung untuk meningkatkan akses infrastruktur dasar, seperti air bersih dan sanitasi, juga berperan besar dalam perbaikan kualitas hidup dan produktivitas warga.
Pemkab Badung menerapkan pendekatan menyeluruh. Selain intervensi langsung, mereka juga mendukung UMKM dengan kemudahan akses permodalan dan mendorong hilirisasi sektor pertanian. Strategi ini dinilai efektif dalam menumbuhkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan angka kemiskinan. (*)