SUARABANTAS.COM, Denpasar – Pemerintah Kota Denpasar kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan proyek-proyek strategis di Provinsi Bali. Dukungan ini diwujudkan melalui penandatanganan naskah kesepakatan bersama terkait Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata di enam kabupaten di luar kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar), yaitu Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan.
Penandatanganan bersejarah ini berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, pada Jumat (18/4), dipimpin langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, dan dihadiri oleh para bupati se-Bali, termasuk Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa. Turut hadir Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, serta Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, beserta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari tingkat provinsi maupun Kota Denpasar.
Kesepakatan yang ditandatangani ini tidak hanya mencakup alokasi BKK untuk infrastruktur strategis dan peningkatan kualitas objek wisata di enam kabupaten tersebut, tetapi juga menyepakati Pola Pembangunan Semesta Berencana di Provinsi Bali. Lebih lanjut, dilakukan pula penandatanganan perjanjian kerja sama mengenai Penyelenggaraan Angkutan Umum Perkotaan Trans Metro Dewata di kawasan Sarbagita.
Gubernur Wayan Koster dalam sambutannya menegaskan bahwa langkah ini merupakan implementasi nyata dari visi "Satu Pulau, Satu Tata Kelola" dalam pembangunan Bali. Ia menekankan pentingnya kesatuan visi dalam membangun Bali secara komprehensif dan merata. Salah satu poin krusial dalam kesepakatan ini adalah reaktivasi layanan Trans Metro Dewata di kawasan Sarbagita yang dijadwalkan mulai beroperasi kembali pada April 2025. Program transportasi publik ini sebelumnya didanai oleh pemerintah pusat, namun kini pengelolaannya diambil alih oleh pemerintah daerah menyusul perubahan kebijakan.
"Pengoperasian kembali Trans Metro Dewata bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemacetan, menyediakan layanan transportasi publik yang memadai bagi masyarakat, serta mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum," jelas Gubernur Koster.
Lebih lanjut, Gubernur Koster menyoroti inisiatif pemerataan ekonomi antarwilayah melalui kontribusi sebesar 10 persen dari realisasi Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dari Kabupaten Badung, Denpasar, dan Gianyar kepada enam kabupaten lainnya melalui mekanisme BKK. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor pariwisata secara lebih adil di seluruh Bali.
"Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah, mengatasi masalah kemacetan dan persampahan, serta menjadikan Bali sebagai destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan secara menyeluruh," imbuhnya.
Menanggapi kesepakatan ini, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menyatakan bahwa Pemerintah Kota Denpasar sangat mendukung dan siap mengimplementasikan kesepakatan tersebut dengan semangat kolaborasi yang tinggi. Ia meyakini bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Bali adalah kunci utama untuk mempercepat pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
"Proyek-proyek strategis yang didukung oleh BKK ini akan menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan pembangunan wilayah perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan di Bali," ujar Wawali Arya Wibawa.
Lebih lanjut, Wawali Arya Wibawa menjelaskan bahwa BKK ini akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, sistem drainase, fasilitas publik, penanganan sampah, serta sektor-sektor strategis lainnya. Seluruh program yang direncanakan selaras dengan prioritas pembangunan Kota Denpasar dan mendukung visi pembangunan Provinsi Bali secara keseluruhan.
"Melalui kesepakatan ini, kami berharap percepatan pembangunan proyek-proyek strategis, khususnya di Kota Denpasar, dapat berjalan secara optimal, efisien, dan tepat sasaran, sehingga memberikan manfaat yang nyata dan maksimal bagi seluruh masyarakat Bali," pungkasnya. (SB)