SUARABANTAS.COM, Jakarta Selatan - Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa pemerintah telah berhasil menyerap sebanyak 1,5 juta ton beras dari petani hingga pertengahan April 2025. Langkah signifikan ini diyakini akan mampu memenuhi kebutuhan beras dalam negeri sehingga pemerintah tidak berencana melakukan impor beras setidaknya hingga tahun depan.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas dalam acara 'Halalbihalal dan Pengumuman Susunan Kepengurusan DPP PAN' yang berlangsung di Rumah DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025). Ia menjelaskan bahwa informasi mengenai capaian serapan beras ini diperoleh langsung dari Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, yang saat itu sedang berada di Makassar, Sulawesi Selatan, serta laporan dari Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, yang dijadwalkan berada di Sukabumi keesokan harinya.
"Dengan serapan 1,5 juta ton beras saat ini, insyaallah kita tidak akan melakukan impor beras sampai tahun depan," tegas Zulhas, mengindikasikan keyakinannya terhadap ketahanan stok beras nasional. Ia bahkan memperkirakan bahwa serapan beras hingga akhir tahun 2025 berpotensi mencapai 2 juta ton, yang menurutnya akan memenuhi hampir seluruh (99,9%) kebutuhan beras di Indonesia.
Lebih lanjut, Zulhas menyoroti berbagai upaya pemerintah dalam mendukung peningkatan produksi pangan dan mencapai swasembada. Salah satunya adalah dengan mempercepat pembangunan infrastruktur irigasi serta memangkas birokrasi yang selama ini dinilai menghambat.
"Kita memberikan pelayanan yang baik, pupuknya cepat, rantai birokrasi yang panjang kita potong. Sekarang lagi gencar membangun irigasi, yang aturannya dulu berbelit-belit," ujarnya. Ia mencontohkan pemangkasan aturan terkait izin pembangunan irigasi, yang kini memberikan kewenangan lebih luas kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU) untuk melaksanakannya.
Selain fokus pada peningkatan produksi, pemerintah juga tengah mengembangkan ekosistem ekonomi desa secara menyeluruh melalui pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) dan Koperasi Kelurahan. Inisiatif ini bertujuan untuk tidak hanya mencapai swasembada pangan, tetapi juga meningkatkan kesehatan, gizi masyarakat desa, pendapatan, serta jaminan kesehatan mereka.
"Kita ingin swasembada pangan ini kan baru satu sisi, tapi kita ingin menyelesaikan secara ekosistem keseluruhan ekonomi desa," jelas Zulhas. Ia menambahkan bahwa Kopdes akan berperan sentral dalam berbagai kegiatan ekonomi di desa, termasuk memangkas rantai pasok sembako dan pupuk, serta mempermudah distribusi komoditas seperti LPG.
Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah optimis dapat terus memperkuat swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani serta masyarakat desa secara keseluruhan. (SB)