SUARABANTAS.COM, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan dukungan penuh terhadap program penyediaan tiga juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk usai menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Selasa (29/4/2025).
Rakortek ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kemendagri. Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri Ribka Haluk menekankan bahwa Kemendagri sangat mendukung realisasi program pembangunan tiga juta rumah per tahun sesuai dengan Asta Cita Presiden. Ia mengungkapkan bahwa Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri PKP Maruarar Sirait telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan keberhasilan program ini, termasuk melalui penyelenggaraan Rakortek yang melibatkan pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Ribka Haluk menjelaskan bahwa sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan, Kemendagri memiliki peran penting dalam mendorong pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, untuk aktif mendukung program penyediaan rumah bagi MBR. Ia menyoroti peran gubernur sebagai representasi pemerintah pusat di daerah dan bupati/wali kota sebagai pelaksana utama di tingkat lokal.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah yang turut hadir dalam Rakortek menegaskan komitmen kuat Presiden Prabowo dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat kecil. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan dan keberadaan Kementerian PKP menjadi bukti nyata dari komitmen tersebut. Fahri Hamzah menyampaikan bahwa program tiga juta rumah ini akan menjangkau berbagai wilayah, mulai dari perkotaan, perdesaan, hingga wilayah pesisir.
Dalam arahannya, Wamen PKP mengimbau pemerintah daerah untuk melakukan pendataan secara akurat terkait kebutuhan rumah dan jumlah rumah tidak layak huni di wilayah masing-masing. Menurutnya, data yang valid dan terperinci menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Selain fokus pada pembangunan rumah, Kementerian PKP juga memberikan perhatian serius pada kualitas kawasan permukiman, mengingat keterkaitan erat antara keduanya dalam menciptakan lingkungan hidup yang baik.
Rakortek Perumahan Perdesaan ini dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas, serta berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya. Sebagai bentuk apresiasi atas dukungan terhadap program tiga juta rumah, Kementerian PKP juga memberikan piagam penghargaan kepada beberapa pihak, di antaranya Pemerintah Provinsi Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal. (*)