 |
| Logo PDI Perjuangan (Foto: Istimewa) |
SUARABANTAS.COM, Jakarta – Di tengah dinamisnya peta politik nasional pasca-Pilpres, PDI Perjuangan (PDIP) menunjukkan tajinya sebagai kekuatan penyeimbang yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Partai berlambang banteng moncong putih ini dinilai lebih fokus mengawal isu-isu kerakyatan dan geopolitik kemanusiaan dibandingkan terjebak dalam euforia koalisi atau bursa pencalonan dini untuk 2029.
Langkah politik PDIP ini mencerminkan sikap rasionalitas partai dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini terlihat dari keberanian partai dalam menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan yang dianggap membebani rakyat, meski harus berdiri di luar lingkaran kekuasaan.
Kritik Tajam Alokasi Dana Pendidikan untuk Makan Bergizi Gratis
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan tajam PDIP adalah transparansi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). PDIP mengungkap data bahwa sebagian pendanaan program unggulan pemerintah tersebut bersumber dari pos anggaran Pendidikan Nasional pada APBN 2026 yang mencapai Rp223,5 triliun.
Temuan ini sempat memicu polemik di ruang publik. Namun, data valid yang disodorkan PDIP mempertegas posisi partai sebagai kontrol sosial di parlemen yang memastikan hak dasar rakyat atas pendidikan tidak tergerus oleh program-program populis lainnya.
Empati Geopolitik dan Kemanusiaan di Timur Tengah
Tidak hanya di level domestik, PDIP juga menunjukkan keberpihakannya pada isu kemanusiaan global. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini secara tegas memberikan simpati atas perjuangan bangsa Iran dalam melawan tekanan militer di kawasan Timur Tengah.
Sikap ini dipertegas dengan penyampaian ucapan duka cita mendalam dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Ucapan tersebut disampaikan secara resmi melalui Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ahmad Basarah di Kedutaan Besar Iran di Jakarta. PDIP secara konsisten mengecam tindakan militer brutal yang memakan korban jiwa dari kalangan warga sipil dan pelajar, serta menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk genosida di Gaza, Palestina.
Menjaga Konsistensi Sebagai Partai "Wong Cilik"
Keputusan PDIP untuk berada di luar pemerintahan setelah dinamika politik, dipandang sebagai langkah untuk mengembalikan marwah partai sebagai pembela "wong cilik". Saat partai-partai lain mulai sibuk melakukan manuver politik untuk pemilu mendatang, PDIP justru memilih untuk tetap konsisten mengawal persoalan mendesak yang dihadapi rakyat saat ini.
Publik berharap agar konsistensi ini tetap terjaga, sehingga mekanisme check and balances dalam demokrasi Indonesia tetap hidup dan kebijakan pemerintah dapat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (*)