SUARABANTAS.COM, Denpasar – Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota mempererat kolaborasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Pulau Dewata. Komitmen ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Bali Tahun 2025 di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Selasa (15/7/2025).
"Terkait penanggulangan kemiskinan di Bali, kita akan bergerak bersama kabupaten/kota dengan melibatkan tim, termasuk Dinas Perkim, Dinas Sosial, dan OPD lainnya," tegas Giri Prasta, menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor.
 |
| Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, S.Sos |
Giri Prasta menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab fundamental pemerintah. Ia menyoroti tiga kebutuhan pokok masyarakat – sandang, papan, dan pangan – yang harus terpenuhi. Untuk itu, seluruh program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus selaras dan tidak boleh tumpang tindih.
Pemerintah Provinsi Bali mengadopsi enam prinsip dasar dalam pembangunan: pro-growth, pro-job, pro-poor, pro-culture, pro-environment, dan pro-law enforcement. "Salah satu contohnya, ketika kita berbicara tentang pro-poor, kita berbicara tentang pengentasan kemiskinan," jelasnya, menggarisbawahi fokus pada masyarakat kurang mampu.
Salah satu program konkret yang akan diintensifkan adalah bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu. Program ini akan dilaksanakan secara kolaboratif antara Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) – yang sebelumnya dikenal sebagai CSR.
"Misalnya, Pemerintah Provinsi menargetkan 1.000 rumah, kabupaten/kota 500 rumah, belum lagi melalui Forum TJSL," ungkap Giri Prasta dengan optimisme. Ia meyakini bahwa dengan kerja sama ini, penanggulangan kemiskinan dapat tercapai secara signifikan dalam lima tahun ke depan.
Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, menambahkan bahwa rapat koordinasi TKPK ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kinerja program dan kegiatan yang telah berjalan. Selain itu, rapat ini menjadi forum penting untuk mensinergikan kebijakan yang akan diintegrasikan dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Bali per September 2024 tercatat sebesar 3,8 persen, merupakan yang terendah secara nasional. Angka ini menjadi pemicu semangat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus berinovasi dan bersinergi demi mencapai target nol kemiskinan ekstrem di Bali. (*)