 |
| Anggota DPR RI, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan menyoroti persoalan kelangkaan LPG 3 kg. Dalam rapat koordinasi diadakan olehnya, dengan melibatkan Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, dinas terkait, dan elemen masyarakat Jumat, 22 Agustus 2025 di Denpasar. (Foto: Istimewa) |
SUARABANTAS.COM, Denpasar – Kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram kembali menjadi sorotan utama di berbagai wilayah Bali. Anggota DPR RI, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, yang akrab disapa Alit Kelakan, menyoroti serius permasalahan ini karena berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat kecil.
Persoalan kelangkaan LPG 3 kg atau "gas melon" kembali terjadi di Bali. Situasi ini dinilai memprihatinkan karena mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah yang bergantung pada subsidi pemerintah.
Anggota DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan atau Alit Kelakan menyoroti persoalan ini. Rapat koordinasi diadakan olehnya dengan melibatkan Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, dinas terkait, dan elemen masyarakat.
Rapat koordinasi untuk membahas persoalan ini diselenggarakan pada Jumat, 22 Agustus. Meskipun demikian, kelangkaan LPG 3 kg merupakan isu yang terus berulang dan telah menjadi perhatian publik sejak beberapa waktu lalu. Kelangkaan ini terjadi di sejumlah wilayah di Bali. Rapat koordinasi pun dilakukan di Denpasar, sebagai pusat administrasi dan kebijakan di provinsi tersebut.
Menurut Alit Kelakan, kelangkaan LPG 3 kg disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya penyalahgunaan distribusi di mana gas subsidi ini digunakan oleh kalangan menengah ke atas, bahkan ditemukan di hotel, restoran, dan kafe yang seharusnya menggunakan gas nonsubsidi. Kedua, adanya indikasi kuota yang tidak tercapai dan sistem pembelian yang masih memungkinkan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan untuk membeli beberapa tabung. Faktor ketiga, pengawasan distribusi yang lemah dari pihak berwenang, yang hanya dilakukan dua kali dalam sebulan.
Sebagai langkah konkret, Alit Kelakan mengusulkan perlunya terobosan dalam hal komunikasi dan pengawasan. Ia mendorong pembentukan grup WhatsApp yang menghubungkan Pertamina, kepala desa, dan dinas terkait di tingkat kabupaten/kota. Dengan sistem komunikasi cepat ini, informasi kelangkaan bisa segera dilaporkan dan ditindaklanjuti secara langsung oleh Pertamina, sehingga masalah dapat diatasi sebelum meluas dan menimbulkan keresahan.
Politisi PDI Perjuangan ini berharap, koordinasi lintas sektor dapat berjalan lebih intensif untuk memastikan distribusi gas subsidi benar-benar tepat sasaran. Ia menekankan bahwa gas melon ini seharusnya hanya diperuntukkan bagi keluarga miskin, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mikro, petani, dan nelayan.
"Mudah-mudahan dengan metode dan terobosan baru ini, ke depan tidak ada lagi kelangkaan LPG 3 kilogram. Bukan hanya di Bali, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia,” tutup Alit Kelakan. (*)