SUARABANTAS.COM, Singasana – Pemerintah Kabupaten Tabanan menunjukkan komitmen nyata dalam penanganan pascabencana dengan menyalurkan paket bantuan logistik bagi warga terdampak tanah longsor di Kecamatan Pupuan. Penyaluran bantuan ini dilakukan sebagai langkah darurat guna meringankan beban masyarakat yang terkena dampak cuaca ekstrem.
Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, yang hadir mewakili Bupati I Komang Gede Sanjaya, memimpin langsung pendistribusian bantuan tersebut pada Jumat (16/1). Aksi kemanusiaan ini menyasar sejumlah titik krusial, dimulai dari warga di Banjar Kayu Puring, Desa Pupuan, hingga menjangkau wilayah Desa Munduktemu.
Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sembako
Dalam pelaksanaan di lapangan, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tabanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta para relawan. Fokus utama bantuan kali ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari yang mendesak.
Adapun paket bantuan yang diserahkan meliputi:
* Perlengkapan Sanitasi: Handuk, sabun mandi, odol, dan sikat gigi.
* Perlengkapan Rumah Tangga: Piring, gelas, selimut, tikar, dan terpal.
* Logistik Pangan: Beras 10 kg, minyak goreng, gula, kopi, dan mi instan.
Kepala Pelaksana BPBD Tabanan, I Nyoman Sri Nadha Giri, menyatakan bahwa jenis bantuan yang diberikan telah dipetakan sesuai dengan kondisi darurat di lapangan.
“Sejak kemarin kami sudah menyalurkan bantuan sembako, terpal, dan tikar untuk kebutuhan sementara masyarakat terdampak,” ujar Sri Nadha Giri saat dikonfirmasi pada Sabtu (17/1).
Pemulihan Akses dan Pendataan Lanjutan
Selain penyaluran logistik, BPBD Tabanan melaporkan perkembangan positif terkait aksesibilitas wilayah. Jalur-jalur utama di Kecamatan Pupuan dan Baturiti yang sebelumnya tertutup material longsor kini telah berhasil dibersihkan dan dapat dilalui kembali oleh kendaraan.
Meski demikian, tim reaksi cepat masih terus bersiaga. Pihak BPBD menerima laporan adanya titik longsor baru, salah satunya tebing di sekitar Pura Senderan yang sedang dalam proses peninjauan.
Hingga saat ini, proses verifikasi data korban dan kerusakan infrastruktur masih berlangsung secara intensif. Pendataan yang akurat ini nantinya akan menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menentukan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi lanjutan bagi warga terdampak. (*)

