DENPASAR, LIPUTANINFOWARGA.COM – Menghadapi tren peningkatan kasus narkotika di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi dan pariwisata, Pemerintah Provinsi Bali bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Pertemuan strategis ini berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/2/3026)
Rapat yang dibuka oleh Kepala BNN Provinsi Bali, Brigjen Pol. Drs. Budi Sajidin, M.Si., ini menjadi wadah edukasi kolektif bagi para pemangku kepentingan mengenai bahaya laten narkoba yang kini mulai mengancam kualitas generasi penerus Bali. Gubernur Bali, I Wayan Koster, dalam arahannya memberikan peringatan keras bahwa keterbukaan Bali sebagai destinasi dunia memiliki sisi kerentanan yang tinggi terhadap jaringan pengedar internasional maupun domestik.
Gubernur Koster menekankan bahwa upaya penanganan narkotika tidak bisa hanya mengandalkan aspek penegakan hukum semata, melainkan harus menyentuh akar budaya melalui penguatan Desa Adat.
"Pendidikan, kesehatan, keamanan, hingga pemerintah harus bergerak bersama. Saya instruksikan kepada Dinas PMA untuk segera mendorong seluruh desa adat di Bali memiliki pararem (aturan adat) khusus narkoba, terutama di wilayah dengan interaksi wisatawan tinggi seperti Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan," tegas Gubernur Koster.
Penggunaan pararem dinilai sebagai metode edukasi dan proteksi paling efektif di tingkat akar rumput untuk membentengi krama desa dari pengaruh barang haram tersebut. Hingga saat ini, baru tercatat 194 desa adat yang memiliki regulasi tersebut, dan pemerintah menargetkan seluruh desa di Bali segera menyusul demi menciptakan ketahanan sosial.
Selain penguatan di tingkat desa, rapat tersebut menghasilkan beberapa poin krusial untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari narkoba, di antaranya: Pelaksanaan tes urine bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam waktu dekat. Komitmen Anggaran: Dukungan kebijakan dan penganggaran daerah untuk memastikan program P4GN berjalan optimal. Penguatan Institusi: Pembentukan unit pelayanan terpadu P4GN di tiga kabupaten yang saat ini belum memiliki BNNK.
Senada dengan Gubernur, paparan dari Kesbangpol dan BNN Provinsi Bali menyimpulkan bahwa kunci keberhasilan P4GN adalah sinergi terpadu antara hulu (pencegahan dan edukasi) hingga ke hilir (rehabilitasi dan penegakan hukum).
Dengan angka kunjungan wisatawan yang mencapai 7 juta orang pada 2025 serta angka pengangguran yang rendah (1,79%), Bali memiliki modal sosial yang kuat. Namun, keberhasilan ekonomi ini diingatkan jangan sampai runtuh akibat degradasi moral dan kesehatan yang disebabkan oleh narkotika.
Rapat koordinasi ini diharapkan tidak hanya berhenti pada tataran diskusi, tetapi menghasilkan rancangan tindakan yang konkret, terukur, dan memiliki target jelas demi masa depan generasi Bali yang lebih sehat dan berdaya saing. (*)