SUARABANTAS.COM, Denpasar — Dalam upaya memastikan bantuan sosial tepat sasaran sekaligus membendung risiko kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar mengoptimalkan potensi kearifan lokal. Pemkot memanfaatkan balai banjar dan balai desa sebagai instrumen utama percepatan pemutakhiran data Kartu Keluarga (KK) untuk Program Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Model pendataan berbasis modal sosial ini dinilai jauh lebih efektif dan inklusif dibandingkan metode penyisiran konvensional yang diterapkan di daerah lain. Integrasi struktur kemasyarakatan tradisional ke dalam tata kelola administrasi publik modern ini mampu menjangkau warga secara cepat tanpa mengabaikan pendekatan humanis.
Penegasan mengenai efektivitas modal sosial tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Percepatan Perlinsos di Ruang Sewaka Mahottama, Graha Sewakadarma, Lumintang, Senin (3/8/2026).
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, perbekel (kepala desa), hingga lurah se-Kota Denpasar.
Dalam arahannya, Arya Wibawa menekankan bahwa balai banjar dan balai desa bukan sekadar ruang fisik, melainkan pusat interaksi komunal warga Bali yang memiliki nilai partisipatif tinggi.
"Keunggulan utama Denpasar terletak pada keberadaan balai banjar dan balai desa yang sangat efektif sebagai wadah berkumpul masyarakat. Dibandingkan kota besar lain seperti Surabaya yang mengandalkan puluhan ribu agen untuk penyisiran rumah ke rumah, struktur adat dan kemasyarakatan di Denpasar memberikan efisiensi yang jauh lebih tinggi jika dimanfaatkan secara optimal," ujar Arya Wibawa.
Strategi kolaborasi berbasis adat dan desa ini terbukti mendongkrak performa pendataan. Dalam sepekan terakhir, tingkat partisipasi populasi terdata melonjak hingga 21 persen, hingga mendapat apresiasi positif dari pemerintah pusat.
Meski demikian, Pemkot Denpasar terus berpacu dengan waktu menuju tenggat akhir nasional pada akhir Agustus 2026. Saat ini, realisasi pendataan telah mencatatkan angka sekitar 35 ribu KK dari target minimal sebesar 90 ribu KK (sekitar 60% dari sasaran pendataan).
Guna mengejar sisa target tersebut, rapat koordinasi menyepakati penyesuaian jadwal penjangkauan lapangan bagi perbekel, lurah, kepala dusun (kadus), dan kepala lingkungan (kaling).
Selain penjangkauan langsung, pengawasan progres dilakukan secara berkala sebanyak tiga kali sehari, yaitu pada pukul 06.00 WITA, 18.00 WITA, dan 22.00 WITA. Skema ini diproyeksikan mampu menambah cakupan pendataan sebanyak 2.000 hingga 2.500 KK per hari.
Dari kacamata makroekonomi, Kota Denpasar memiliki tingkat kemiskinan yang amat rendah, yakni berada pada angka 2,6 persen—salah satu yang terendah di Indonesia. Kendati demikian, intervensi sosial tetap diprioritaskan agar ketimpangan ekonomi tidak melebar.
Arya Wibawa menyoroti pentingnya perlindungan bagi masyarakat kelas menengah bawah, khususnya yang berada pada kategori desil 5 dan desil 6. Kelompok masyarakat ini dinilai memiliki kerentanan tinggi terhadap gejolak ekonomi jika tidak ditopang oleh bantuan sosial yang tepat sasaran.
"Percepatan pendataan ini merupakan langkah nyata untuk memastikan program bantuan sosial benar-benar menyasar mereka yang membutuhkan. Fokus kita bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi menjaga warga rentan pada desil 5 dan 6 agar terhindar dari risiko terjerumus ke dalam kemiskinan ekstrem," pungkasnya. (*)