 |
| Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, memimpin langsung jajaran pemkab melakukan audiensi Selasa (19/5) ke Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI di Jakarta. |
SUARABANTAS.COM, Tabanan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan terus menaruh perhatian serius terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Sebagai langkah konkret guna menuntaskan masalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, memimpin langsung jajaran pemkab untuk melakukan audiensi ke Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI di Jakarta pada Selasa (19/5/2026).
Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mengoordinasikan pengajuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026. Program ini difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Tabanan, dengan prioritas utama yang menyasar warga dalam kategori Desil 1–4 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kehadiran jajaran Pemkab Tabanan disambut langsung oleh H. Agus Wahidin beserta jajaran dari Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Pihak kementerian mengapresiasi inisiatif proaktif dari Pemkab Tabanan yang secara konsisten berupaya memperbaiki kualitas hunian warganya secara bertahap.
Kementerian Perumahan menilai bahwa program BSPS merupakan instrumen strategis untuk memastikan masyarakat prasejahtera bisa mendapatkan rumah yang aman, sehat, dan nyaman.
Upaya jemput bola ke pemerintah pusat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Tabanan yang berkomitmen penuh dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Perbaikan RTLH dipandang sebagai salah satu pilar utama dalam menaikkan derajat kesejahteraan warga.
Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, pemenuhan hunian layak ini diharapkan dapat berjalan optimal, berkelanjutan, dan tepat sasaran demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Tabanan secara menyeluruh. (*)